Menurut Abra, pendekatan serupa berpotensi diterapkan pada BBM nonsubsidi guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis badan usaha.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya landasan hukum yang kuat dalam setiap bentuk intervensi pemerintah, agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari, khususnya terkait tata kelola dan potensi kerugian negara.
"Harus ada kepastian hukum, supaya keputusan bisnis yang diambil tidak menjadi masalah di kemudian hari," ujarnya.
(Febrina Ratna Iskana)