Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Menteri BUMN, Erick Thohir buka suara soal dugaan korupsi minyak mentah di tubuh Pertamina Group. Dia menegaskan bakal memeriksa bisnis BUMN perminyakan itu secara menyeluruh.
Erick mengatakan, Pertamina ke depan harus lebih efisien dalam proses bisnisnya. Dia ingin rantai penjualan BBM mulai dari kilang hingga SPBU, termasuk pengadaan, bisa lebih pendek.
Saat ini, kata dia, pemerintah telah membentuk holding dan subholding agar sinergi perusahaan lebih kuat sehingga semakin efisien. Dia juga bicara soal potensi merger antar subholding.
"Kita lihat mana yang bisa kita efisienkan, ini ada holding, ada subholding, seperti apa kita review, apakah ini mungkin ada satu dua perusahaan yang harus dimergerkan, supaya nanti antara kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan," katanya saat ditemui di T2 Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).
Erick berkomitmen, pemerintah akan melakukan perbaikan secara menyeluruh kepada Pertamina, termasuk PT Pertamina Patra Niaga, imbas adanya dugaan korupsi yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.
"Di Pertamina sendiri tentu kita review total, seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya," katanya.
Seperti diketahui, proses bisnis penjualan BBM di Pertamina melibatkan banyak anak usaha, mulai dari pengadaan minyak mentah, pengolahan minyak, hingga penjualan BBM di SPBU, masing-masing dilakukan oleh anak usaha yang berbeda.
Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menjelaskan setidaknya ada dua skema penyediaan barang untuk produk gasoline seperti Pertamax dan Pertalite.
Skema pertama yaitu pengadaan BBM lewat impor melalui PT Pertamina International Shipping dan kedua, pengadaan lewat kilang yang dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional.
"Lewat kedua sumber ini, kita menerima (BBM) sudah dalam bentuk RON 92 atau RON 90, tidak dalam bentuk lain. Jadi kita sudah menerima bentuk Pertalite atau Pertamax sudah dari kilang atau impor," kata Ega.
(Rahmat Fiansyah)
