AALI
10125
ABBA
232
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1470
ACST
272
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
1165
ADMF
0
ADMG
167
ADRO
1195
AGAR
410
AGII
1100
AGRO
900
AGRO-R
0
AGRS
595
AHAP
71
AIMS
480
AIMS-W
0
AISA
274
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3220
AKSI
0
ALDO
890
ALKA
238
ALMI
240
ALTO
344
Market Watch
Last updated : 2021/05/12 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
467.69
-0.91%
-4.29
IHSG
5921.08
-0.92%
-54.70
LQ45
879.63
-1%
-8.87
HSI
28013.81
0%
0.00
N225
28608.59
0%
0.00
NYSE
16355.62
0%
0.00
Kurs
HKD/IDR 1,826
USD/IDR 14,195
Emas
838,803 / gram

Erick Thohir: Setiap Rupiah Modal Negara Harus Tepat Sasaran

ECONOMICS
Shifa Nurhaliza
Kamis, 25 Maret 2021 10:55 WIB
Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan, setiap rupiah modal negara mesti efektif dan tepat sasaran
Erick Thohir: Setiap Rupiah Modal Negara Harus Tepat Sasaran (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN), Erick Thohir meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi supaya setiap rupiah modal negara tepat sasaran. 

Untuk itu Menteri BUMN menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada BUMN dan Perseroan Terbatas. 

"Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan, setiap rupiah modal negara mesti efektif dan tepat sasaran," tulisnya dalam akun instagram resmi Kementerian BUMN, Rabu (24/3/2021). 

Erick mengaku optimistis penggunaan penyertaan modal negara (PMN) bisa efektif, tepat guna, dan produktif dengan adanya transparansi. 

"Prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah hal yang mutlak. Karena itu merupakan hal yang fundamental dalam penggunaan PMN," jelasnya. 

Lebih lanjut, dia menjelaskan pihaknya telah merumuskan sejumlah hal krusial dalam Permen tersebut, seperti terkait peruntukan dan pengawasan. Aturan ini juga  memuat konsekuensi sanksi apabila terjadi pelanggaran. 

Sejatinya, aturan baru ini diharapkan dapat menjamin proses PMN yang terbuka dan dapat diketahui publik. Mekanisme ini dinilai akan memudahkan seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian/lembaga, BUMN, dan lainnya untuk dapat mengetahui urgensi PMN dikaitkan dengan strategi bisnis mereka. 

"Intinya tak boleh ada lagi proses yang tertutup. Semua mesti terbuka. Karena tata kelola perusahaan yang baik adalah akuntabilitas dan transparansi. Tata kelola perusahaan yang baik adalah pondasi untuk mencapai performa perusahaan yang baik pula," ucap dia.

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD