AALI
12925
ABBA
197
ABDA
0
ABMM
3280
ACES
1010
ACST
163
ACST-R
0
ADES
4830
ADHI
670
ADMF
8050
ADMG
187
ADRO
3310
AGAR
354
AGII
1975
AGRO
960
AGRO-R
0
AGRS
127
AHAP
61
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
160
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1025
AKSI
232
ALDO
925
ALKA
298
ALMI
280
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/05/20 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
542.40
0.61%
+3.27
IHSG
6918.14
1.39%
+94.81
LQ45
1015.18
0.69%
+6.97
HSI
20717.24
2.97%
+596.56
N225
26739.03
1.27%
+336.19
NYSE
0.00
-100%
-15044.52
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,664
Emas
870,562 / gram

Fadel Muhammad Minta Anggaran Naik, Ini Loh Kerjaannya MPR

ECONOMICS
Athika Rahma
Jum'at, 03 Desember 2021 17:52 WIB
Salah satu pimpinan MPR dari unsur DPD, Fadel Muhammad mempersoalkan dipangkasnya anggaran lembaganya oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Fadel Muhammad Minta Anggaran Naik, Ini Loh Kerjaannya MPR (FOTO: MNC Media)
Fadel Muhammad Minta Anggaran Naik, Ini Loh Kerjaannya MPR (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Salah satu pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ,Fadel Muhammad mempersoalkan dipangkasnya anggaran lembaganya oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Menurut Fadel, pemangkasan ini dipersoalkan karena jumlah pemimpin dan anggota MPR sudah bertambah. Oleh karena itu, anggarannya seharusnya ditambah juga.

Lantas, sebenarnya apa tugas dan fungsi MPR sampai harus diberikan anggaran yang lebih tinggi?

Mengutip laman mpr.go.id, Jumat (3/12/2021), MPR merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat oleh karena anggota MPR adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum.

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih  lanjut dengan undang-undang. MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

- Mengubah dan menetapkan UUD
- Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR;
- Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripuma MPR;
- Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
- Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;
- Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

Adapun anggaran MPR memang terpangkas di tahun 2020 lalu,  dari Rp603,67 miliar menjadi Rp576,12 miliar. Tahun ini, nilainya Rp750,9 dan tahun 2022 angkanya menurun jadi Rp 695,7 miliar.

Untuk tahun 2022, alokasi anggaran MPR akan digunakan untuk program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar Rp 445,4 miliar.

Selain itu, Rp 250,3 miliar digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan dan operasional pimpinan MPR, honorarium staf khusus pimpinan, tenaga ahli pimpinan dan fraksi atau kelompok, serta keperluan publikasi dan peliputan dan beragam kegiatan teknis dan administrasi Sekjen MPR. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD