sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Fiskal RI Jadi Sorotan, Belanja Infrastruktur Dinilai Paling Disukai Investor Asing

Economics editor Rohman Wibowo
05/03/2026 15:00 WIB
Lembaga pemeringkat global seperti Moody's hingga S&P Global Ratings menyoroti kredibilitas fiskal Indonesia, terutama alokasi anggaran MBG yang terlalu besar.
Lembaga pemeringkat global seperti Moody's hingga S&P Global Ratings menyoroti kredibilitas fiskal Indonesia. (Foto: iNews Media/Rohman Wibowo)
Lembaga pemeringkat global seperti Moody's hingga S&P Global Ratings menyoroti kredibilitas fiskal Indonesia. (Foto: iNews Media/Rohman Wibowo)

IDXChannel - Lembaga pemeringkat global seperti Moody's hingga S&P Global Ratings menyoroti kredibilitas fiskal Indonesia. Investor asing dinilai lebih menginginkan APBN diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.

Direktur PT Panin Asset Management, Rudiyanto menilai investor asing lebih menyukai negara berkembang seperti Indonesia membenahi infrastruktur terlebih dahulu sebelum memberikan makan gratis kepada masyarakat. Infrastruktur dinilai sangat vital sebagai dasar untuk membangun perekonomian domestik.

"Kalau kita lihat, tiga presiden di tahun pertama untuk penggunaan anggaran, kalau kita lihat 2006 Pak SBY, 2016 Pak Jokowi, dan 2026 Pak Prabowo. Pak SBY nomor satunya pendidikan, Pak Jokowi pertama dia baru naik dia beresin infrastruktur, kemudian Pak Prabowo MBG (Makan Bergizi Gratis)," ujarnya dalam acara Corporate Forum di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Dia membandingkan alokasi anggaran pada tahun pertama di 2 era presiden sebelumnya, yaitu Joko Widodo dan SBY. Era Presiden SBY yang pertama kali dibenahi adalah sektor pendidikan, tercermin dengan porsi anggaran terbesar yang digelontorkan pada tahun 2006 sebesar Rp40,12 triliun setara proporsi 18,72 persen.

Sementara pada tahun pertama era Presiden Joko Widodo yang paling utama dibenahi adalah infrastruktur, tercermin dari pengalokasian anggaran Kementerian PUPR di tahun 2016 sebesar Rp103,81 triliun setara proporsi 13,24 persen.

Sedangkan di era Presiden Prabowo Subianto yang pertama kali dibenahi adalah MBG, terlihat dari porsi anggaran yang digelontorkan untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp268 triliun setara proporsi 17,74 persen.

"Kalau di mata investor asing, negara berkembang itu seharusnya dibenahi infrastruktur, kasih makan itu nanti. Jadi kalau Pak Jokowi, kita tidak bilang indeksnya (IHSG) bagus, tapi paling tidak di mata investor asing, itu yang benar, bangun infrastruktur," katanya.

Dia menilai, keberhasilan China dalam membangun ekonominya juga tidak lepas dari peningkatan infrastruktur. Dengan begitu, pertumbuhan industri menjadi lebih cepat, ekspansi perusahaan juga makin mudah karena keterhubungan antar wilayah saling terbangun.

"Karena China berhasil karena infrastrukturnya. Jadi kalau Pak Prabowo, kita lihat, anggaran infrastruktur itu ada di urutan keempat (setelah BGN, Kementerian Pertahanan, dan Polri)," katanya.

Rudiyanto mengatakan kondisi penurunan kepercayaan investor asing terhadap RI, berdampak pada dollar index (DXY) terhadap mata uang rupiah. Pada 2 era presiden sebelumnya, ketika dollar index naik, maka posisi rupiah cenderung melemah ke rentang level Rp14-Rp15 ribu, sedangkan ketika dollar indeks turun, rupiah akan menguat.

"Tetapi kalau kita lihat di 2025 ini, DXY turun rupiahnya malah naik (melemah terhadap dollar). Kenapa? orang merasa rupiah bermasalah, sehingga ketika dolar melemah, rupiah kita pun tetap ke atas. Penyebabnya anggaran pemerintah, menurut orang asing, kok begini ya. Harusnya kamu beresin infrastruktur dulu," ujar Rudiyanto.

(Rahmat Fiansyah)

Halaman : 1 2 3
Advertisement
Advertisement