Adi Haryanto
"Kan kita belum tahu kemampuan anggaran nanti berapa. Bisa saja jumlahnya sama dengan tahun sekarang, atau beda. Itu kita sesuaikan," sambungnya.
Menurut Asep, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa keberadaan tenaga honorer hanya sampai November 2023. Sehingga Pemda KBB mengambil ancang-ancang dengan mengalokasikan anggaran gaji mereka sesuai kontrak kerjanya hingga November 2023.
Sejauh ini, Pemda KBB juga telah melakukan pendataan honorer sebagai dasar pengajuan anggarannya. Pendataan dilakukan dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021, sehingga para honorer yang aktif sudah tercatat. Bahkan data honorer tersebut, termasuk 115 eks Satpol PP sudah terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Data honorer di KBB sudah tercatat di BKN, jadi ketika ada kebijakan baru nantinya maka mereka itu yang akan jadi prioritas pada saat ada rekrutmen," tandas Asep.
Dikatakannya, di APBD Perubahan 2022 tidak ada anggaran tambahan untuk gaji honorer karena anggaran KBB sedang defisit. Bahkan gaji para honorer itu juga mengalami rasionalisasi dari asalnya Rp120 miliar menjadi hanya Rp80 miliar.
