Heri Purnomo
IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyakini, kebijakan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) merupakan solusi terakhir mengatasi permasalahan kemacetan di DKI Jakarta.
Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Agung Rahardjo mengatakan, kebijakan yang sudah diterapkan sebelumnya tidak menimbulkan hal yang pasti terhadap permasalahan kemacetan di Jakarta.
"Sekarang ini Jakarta akan dilakukan suatu solusi kemacetan, tentu mendengar apa itu ERP. Nah itu salah satu solusi terakhir," katanya dalam acara Kampanye Jalan Hijau 2023 yang disiarkan di YouTube BPTJ, Rabu (15/2/2023).
Agung menjelaskan, pada program kebijakan satu arah juga tidak mengatasi permasalahan kemacetan. Bahkan kata Agung, untuk program 3 in 1 juga tidak ada dampak yang signifikan dalam mengurangi kemacetan.
"3 ini 1 ternyata menimbulkan banyak efek negatif dan masih terjadi kemacetan. Sekarang ini dilakukan kebijakan ganjil genap tetap saja macet," ucapnya.
Sambung Agung, kebijakan pembatasan jalan terhadap kendaraan besar (truk) di jalan tol juga tidak mengurangi kemacetan.
"Tol kalau dulu kita mengenal manajemen lalu lintas untuk mengatasi kemacetan kita ada namanya pembatasan jalan, angkutan truk itu mulai jam 6 pagi sampai jam 10 tidak boleh lewat tol, tapi tetap macet," terangnya.
Sementara itu, Direktur Angkutan BPTJ, Tatan Rustandi menekankan adanya perbaikan sistem transportasi umum, misalnya memberikan kemudahan akses di intermodanya.
"Kemacetan di Jakarta sehebat apapun menciptakan sistem transportasi dengan baik, tanpa didukung sistem transportasi yang baik di sekitarnya, kemacetan akan tetap terjadi," katanya.
(FAY)
