Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Badan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) menyatakan bahwa pemerintah bakal menyiapkan setidaknya Rp2 triliun setiap tahun untuk proyek Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) di IKN.
Analis Anggaran Ahli Madya Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN Marwan Riyandi menjelaskan, pengucuran dana tersebut merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menjamin proses pemindahan IKN. Nilai tersebut, kata dia, setara dengan 0,10-0,15% dari GDP Indonesia setiap tahunnya.
"Pemerintah sendiri melalui Kementerian Keuangan, menjamin pembayaran KPBU untuk IKN adalah 0,1% dari GDP sampai dengan tahuh 2030. Setelah tahun 2030, 0,15% dari GDP itu dukungan pemerintah untuk proyek KPBU," kata Marwan dalam acara Peluang Investasi IKN di Jakarta, Jumat (1/12/2023).
"Artinya ketika GDP kita sebesar Rp2.000 triliun, maka apabila kita hitung sekitar Rp2 triliun dukungan pemerintah per tahun yang bisa dikucurkan untuk membangun IKN," sambungnya.
Selain KPBU, Marwan menuturkan, beberapa skema investasi yang ditawarkan oleh Otorita IKN seperti Business to Business yang merupakan skema kerja sama antara entitas bisnis satu ke bisnis lainnya, dalam hal ini badan usaha swasta dengan Badan Usaha Otorita.
