Michelle Natalia
IDXChannel - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said melaporkan Banggar DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-26 di Jakarta, pagi ini(30/6). Muhidin menyampaikan bahwa tema RKP tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".
"RKP tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup, pertama, mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan penurunan emisi gas rumah kaca," ujar Muhidin.
Kedua adalah peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan. Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN).
"Adapun target dan indikator pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut, pertama, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kisaran 5,3-6,0%, tingkat kemiskinan di kisaran 7,5-8,5%, rasio gini dalam kisaran indeks 0,375-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49, NTP 105-107, dan NTN 107-108," jelas Muhidin.
Adapun sasaran pembangunan dan arah kebijakan dalam RKP tahun 2023 dijabarkan dalam 7 prioritas nasional. Prioritas pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Prioritas kedua adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
