Maulina Ulfa - Riset
IDXChannel - Ketegangan Rusia dan Barat kembali meningkat setelah negara G7 memutuskan untuk memberikan sanksi negeri Beruang Merah melalui kebijakan pembatasan harga minyak.
Batas harga minyak untuk minyak mentah dan minyak bumi dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (kode CN 2709 00) yang berasal atau diekspor dari Rusia ditetapkan sebesar USD60 per barel.
Kabar terakhir, Dewan Uni Eropa memutuskan untuk menyetujui kesepakatan tersebut. Batasan harga ini disebut akan berlaku mulai 5 Desember 2022.
Melansir website resmi Uni Eropa, batas harga minyak Rusia adalah upaya tindakan membatasi lonjakan harga yang didorong oleh kondisi pasar cukup bergejolak. Upaya ini juga merupakan langkah mengurangi pendapatan yang diperoleh Rusia dari minyak.
Harapannya, Rusia akan kehilangan pendapatan dari minyak untuk membiayai perangnya di Ukraina.
Kebijakan ini juga disebut akan berfungsi untuk menstabilkan harga energi global sembari mengurangi konsekuensi buruk pada pasokan energi ke negara ketiga.
Pada 6 Oktober 2022, Dewan Uni Eropa telah mengadopsi keputusan yang melarang pengangkutan minyak mentah Rusia melalui jalur laut (per 5 Desember 2022) dan produk minyak bumi (per 5 Februari 2023) ke negara ketiga.
Negara Barat juga akan membatasi penyediaan bantuan teknis, layanan perantara dan pembiayaan serta bantuan keuangan bagi aktivitas perdagangan minyak dari Rusia.
Imbas dari sentimen ini, Harga minyak terpantau naik tinggi pada pembukaan perdagangan, Senin (5/12). Harga minyak Brent sempat melonjak 2,3% di angka USD87,38 per barel di awal perdagangan Asia. Adapun harga minyak WTI melonjak 2,1% di angka USD81,66 per barel.
Pertemuan OPEC dan Ketidakpastian Pasar Minyak
Di tengah gonjang-ganjing pasar minyak ini, OPEC+ atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia bertemu pada hari Minggu (4/11) untuk membahas target produksi setelah negara G7 menyetujui batas harga minyak Rusia.
Dalam pertemuan itu, OPEC+ tetap kokoh pada kebijakannya akan mengurangi produksi minyak.
Sekelompok 23 negara penghasil minyak ini memutuskan untuk tetap berpegang pada kebijakan pengurangan produksi minyak sebesar 2 barel per hari (BOPD), atau sekitar 2% dari permintaan dunia, dimulai dari November hingga akhir tahun 2023.
Mengutip Investing.com, OPEC+ membuat marah AS dan negara-negara Barat lainnya pada bulan Oktober ketika berencana memangkas produksi minyak 2 juta BOPD.
Washington menuding kelompok itu dan salah satu pemimpinnya, Arab Saudi, berpihak pada Rusia.
Di lain pihak, OPEC+ beralasan telah memangkas produksi karena prospek ekonomi global yang menunjukkan pelemaham. Harga minyak disebut telah menurun sejak Oktober karena lockdown Covid China, pertumbuhan ekonomi global yang lebih lambat, dan suku bunga yang lebih tinggi.
Namun, optimisme atas pembukaan kembali lockdown di China mengimbangi sikap OPEC+ yang tetap akan memangkas produksi.
Meski demikian, sikap OPEC dan Barat yang saling bertentangan ini dikhawatirkan akan semakin memperkeruh pasar minyak. Kondisi ini mungkin akan berdampak bagi stabilitas harga ke depan.
Mengingat minyak merupakan tumpuan banyak negara, sanksi Barat ini bisa jadi boomerang bagi Barat sendiri. Jika negara-negara tidak patuh terhadap kebijakan batas harga dan memutuskan untuk tetap mengimpor minyak dari negeri Beruang Merah.
Jika dilihat posturnya, ekspor minyak Rusia di tahun lalu paling besar ke negara China. Namun tak sedikit pula negara-negara Barat seperti Belanda, Jerman dan AS sebagai ‘pelanggan’ minyak Rusia. (Lihat grafik di bawah ini.)
Lonjakan inflasi hingga perlambatan ekonomi juga perlu dilihat sebagai variabel yang diperhitungkan jika pasokan minyak Rusia dibatasi. Kekurangan pasokan minyak akan menyakiti banyak negara, terutama negara-negara berkembang.
