Yohannes Tohap
Menurut Abdullah, kebijakan ini dinilai berkaitan dengan permainan politik pasar global, serta peran-peran lembaga keuangan internasional. Dengan dalih kondisi harga minyak dipasar dunia yang naik dan menyelamatkan APBN, menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengambil langkah mengurangi subsidi BBM untuk rakyat.
Padahal berbagai sumber telah mengatakan bahwa pemerintah Indonesia masih mendapatkan surplus atau sisa dana di sektor migas. Kader PMII se Indonesia menurutnya, siap bergerak mengawal kepentingan rakyat dan menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Alih-alih hanya mengambil kebijakan di sisi hilir yang langsung berdampak ke masyarakat, lebih baik baik pemerintah fokus pembenahan di hulu, seperti memberantas sindikat mafia bahan bakar dan pengawasan pendistribusian BBM yang tepat sasaran" Ucap Abe.
Terhadap polemik wacana kenaikan harga BBM subsidi tersebut, PB PMII menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Segera menghentikan pembahasan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan mengkaji ulang rencana menaikan harga BBM, karena jelas semakin memiskinkan nelayan, petani, buruh maupun masyarakat marjinal.
2. Mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi defisit anggaran negara, dengan tidak menghilangkan dan merampas hak-hak rakyat.
3. Kami seluruh kader PMII se-Indonesia, senantiasa siap bergerak mengawal kepentingan rakyat dan menolak dengan tegas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. (FHM)
