Tangguh Yudha
IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) menilai kenaikan harga beras yang terjadi di beberapa daerah masih dalam batas wajar. Sebab, perkembangan harga beras secara nasional hingga pertengahan Juni 2026 masih berada dalam kisaran yang terjaga.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, data BPS menunjukkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras terkoreksi di sekitar sepertiga wilayah Indonesia. Sementara itu, sebagian besar provinsi mencatat perubahan harga yang relatif rendah bahkan stabil.
Menurut dia, kenaikan harga beras di tingkat provinsi masih berada dalam rentang yang terkendali.
"Khusus untuk perkembangan beras, secara provinsinya, perubahan IPH-nya ini yang di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara 2,99 dan 2,93. Di provinsi yang lainnya, ini walaupun semuanya mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah perubahannya 2,93," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).
BPS mencatat kenaikan harga beras lebih banyak terjadi pada sejumlah kabupaten/kota tertentu, sedangkan di tingkat provinsi mayoritas masih menunjukkan perubahan harga yang relatif terbatas.
Kondisi tersebut, kata Ateng, menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memperkuat distribusi beras SPHP di pasar rakyat, sehingga intervensi harga dapat dilakukan lebih cepat pada wilayah spesifik yang mengalami pergerakan harga.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan terus dilakukan dengan memprioritaskan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama. Pasar rakyat menjadi barometer pergerakan harga beras di berbagai daerah agar tetap berada pada jalur harga acuan yang ditetapkan.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menyampaikan, penyaluran beras SPHP sebenarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi. Namun, pasar rakyat menjadi prioritas karena menjadi barometer perkembangan harga beras di masyarakat.
"Ada delapan outlet sebenarnya terkait dengan penyaluran SPHP, tapi memang ini sepertinya masih mayoritas di GPM. Jadi bukan tidak diperbolehkan di GPM, tapi maksud kami prioritas ke pasar-pasar rakyat. Nah ini barometer pemantauan harga teman-teman BPS tentu di sana. Ini mungkin menjadi prioritas kita, mohon dibantu teman-teman pemerintah daerah, pasar-pasar yang mungkin belum terdistribusikan beras SPHP atau pedagangnya masih sedikit, ini mungkin bisa dimaksimalkan," ujar Maino.
Pada periode Maret hingga 27 Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP terpantau telah mencapai 392 ribu ton atau 47,56 persen dari target nasional sebesar 828 ribu ton tahun ini. Capaian tersebut terus bergerak sesuai tahapan distribusi yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Maino, realisasi tersebut masih berada pada jalur yang sesuai dengan target. Fokus berikutnya adalah memperkuat distribusi di lokasi yang memberikan dampak paling besar terhadap stabilitas harga beras.
"Secara rerata, (realisasi lebih) 45 persen cukup sesuai target, tapi memang ada skala-skala prioritas termasuk mungkin tempat penyalurannya agar harga beras ini, inflasi beras ini juga lebih terkendalikan," kata dia.
(Dhera Arizona)
