BPS mencatat kenaikan harga beras lebih banyak terjadi pada sejumlah kabupaten/kota tertentu, sedangkan di tingkat provinsi mayoritas masih menunjukkan perubahan harga yang relatif terbatas.
Kondisi tersebut, kata Ateng, menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memperkuat distribusi beras SPHP di pasar rakyat, sehingga intervensi harga dapat dilakukan lebih cepat pada wilayah spesifik yang mengalami pergerakan harga.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan terus dilakukan dengan memprioritaskan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama. Pasar rakyat menjadi barometer pergerakan harga beras di berbagai daerah agar tetap berada pada jalur harga acuan yang ditetapkan.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menyampaikan, penyaluran beras SPHP sebenarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi. Namun, pasar rakyat menjadi prioritas karena menjadi barometer perkembangan harga beras di masyarakat.