Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel - Kepala Badan Kebijakan Perdata (BKPerdag) Kemendag Kasan tak menampik El Nino atau fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya dapat berdampak pada produksi kelapa sawit. Hal itu pada akhirnya akan memengaruhi ketersediaan minyak goreng konsumsi.
Dirinya pun sudah mendapat laporan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) terkait hal ini.
"Tentu dampak dari El Nino yang kita antisipasi itu penurunan produksi, ini juga sudah terinfo dari Gapki bahwa ada sedikit penurunan," ujar Kasan dalam media briefing di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (27/4/2023).
Lanjutnya, dampak lain dari fenomena ini, harga Crude Palm Oil/CPO akan mengalami kenaikan sehingga ini tentu akan berimbas pada harga minyak goreng di pasaran.
Maka dari itu, Kasan beserta jajarannya telah menetapkan langkah antisipasi.
Khusus minyak goreng, besaran sudah diputuskan baik rasio ekspor, maupun insentif untuk yang kemasan, di mana besaran rasio ekspornya sudah diturunkan dari 450 ribu ton menjadi 300 ribu ton per bulan.
"Kondisi hak ekspor yang ada saat ini masih cukup untuk teman-teman para produsen atau eksportir melakukan kegiatan ekspornya, dari hak ekspor yang ada saat ini maupun dari yang jumlah deposito akan dicairkan secara bertahap selama 9 bulan," jelas Kasan.
Kasan mengatakan pihaknya akan tetap memonitor pergerakan pasokan, baik dari Kementan, Bapanas, dan juga utamanya Kemendag untuk memastikan pasokan pangan ke depannya.
Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan untuk mengantisipasi fenomena El Nino harus dilihat dari dua sisi yakni hulu dan hilir.
Adapun dari sisi hulu, perlu adanya peningkatan produksi dengan berbagai cara. Upaya ini menjadi wilayah yang harus ditangangi oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian.
"Namun di sisi hilir, maka kita harus melakukan langkah-langkah penguatan stok, penguatan cadangan pemerintah. Artinya begini, dalam UU Pangan nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jelas menyebutkan bahwa pemerintah harus memiliki cadangan pangan yang kuat, dalam rangka mengantisipasi segala macam," kata Ketut.
