Harga Sawit di Petani Merosot, Luhut Bakal Perlonggar Ekspor CPO
IDXChannel - Harga Tandan Buah Segara (TBS) tingkat petani sedang anjlok, untuk memperbaiki harga sawit di petani, pemerintah berencana melakukan pelonggaran ekspor crude palm oil (CPO).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mencatat pemerintah akan merelaksasi kebijakan ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit. Langkah ini akan diambil setelah ketersediaan minyak goreng di pasaran terpenuhi.
Pemerintah Tambah Insentif Kuota Ekspor CPO
Luhut mengatakan saat ini harga minyak goreng telah mencapai Rp14.000 per liter di Jawa-Bali. Sehingga kebijakan di sisi hulu dapat mulai relaksasi secara hati-hati untuk mempercepat ekspor dan memperbaiki harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.
Pemerintah, lanjut Luhut, akan melakukan langkah percepatan realisasi ekspor dikarenakan kapasitas tangki-tangki yang dalam waktu dekat akan kembali penuh. Selain itu, hal ini juga dilakukan mengingat masih rendahnya harga TBS di sisi petani.
"Saya minta Kemendag untuk dapat meningkatkan pengali ekspor menjadi tujuh kali untuk ekspor sejak 1 Juli ini dengan tujuan utama untuk menaikkan harga TBS di petani secara signifikan,” ujar Luhut, sikutup Sabtu, (2/7/2022).
Per Juni tahun ini pemerintah telah memberikan alokasi ekspor sebesar 3,41 juta ton melalui program transisi dan percepatan. Alokasi ini diberikan untuk memberikan kepastian kepada dunia usaha untuk melakukan ekspor, dan khusus untuk program transisi dapat dipergunakan selama beberapa bulan ke depan.
Hingga akhir Juni, total minyak goreng curah yang disalurkan sebagai bagian DMO produsen minyak goreng telah mencapai lebih dari 270 ribu ton.
Luhut mencatat alokasi ekspor dari program DMO juga dapat dipergunakan selama 6 bulan, dan sebagian telah dikonversi menjadi hak ekspor.
Salah satu langkah untuk meningkatkan harga CPO di semester II-2022 adalah dengan menaikkan B30 menjadi B35/B40 dan diterapkan secara fleksibel tergantung pasokan dan harga CPO. Luhut pun meminta Kementerian ESDM, BPDP-KS, dan Pertamina untuk dapat segera mengkaji terkait rencana tersebut agar harga dapat terkendali.
“Saya harap seluruh kementerian dan lembaga yang terkait dapat segera menindaklanjuti pekerjaan terkait isu ini, agar harga minyak goreng dapat segera terkendali dan menguntungkan bagi masyarakat, petani, maupun para pengusaha,” tutup Luhut. (RRD)
