Harga Sembako Melejit Imbas Kemarau, Pengusaha Katering Minta Pemerintah Turun Gunung

IDXChannel - Pengusaha katering yang tergabung dalam Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) meminta pemerintah turun gunung mengendalikan harga bahan pokok.

Fluktuasi harga sembako akibat kemarau menyebabkan pengusaha katering kesulitan mengembangkan bisnisnya. 

"Salah satu kendala kami ketika harga bahan pokok tidak menentu. Kami jadi dilema ketika harga kontrak menggunakan harga bahan baku lama, sementara saat ini harga sudah naik," jelas Ketua Bidang Organisasi PPJI Kota Bandung Derry Septiadi pada Pelantikan pengurus PPJI Kota Bandung periode 2023-2028 di Bandung. 


Dia mengatakan, pengusaha katering tidak bisa semena mena menaikkan harga. Apalagi jika telah dilakukan kontrak untuk event wedding. Hanya sedikit konsumen yang paham jika terjadi kenaikan sembako yang berimbas pada naiknya harga katering per porsinya. 


Menurut dia, pada kondisi saat ini, hampir semua kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Mulai dari beras premium dan medium yang naik cukup signifikan hingga Rp14.000/kg. Begitupun dengan harga sayuran, cabai, dan lainnya. Padahal bahan pokok tersebut paling banyak digunakan. 


"Harga beras naik cukup drastis sampai 15 persen. Begitupun dengan sayuran antara 10 sampai 50 persen, terutama cabai merah. Belum lagi kadang barangnya sudah, imbas kondisi kemarau saat ini," katanya.


Oleh karenanya, dia berharap pemerintah bisa membantu dalam mengendalikan harga bahan pokok. Beberapa harga bahan pokok seperti beras bisa diintervensi pemerintah. Begitupun minyak goreng dan lainnya yang diharapkan bisa dijaga. 


Tingginya harga sembako, lanjut Sekretaris PPJI Kota Bandung Yudi Wahyudi juga berimbas pada berkurangnya volume pesanan. Biasanya pemesanan untuk wedding bisa lebih dari 1.000 porsi. Namun saat ini lebih banyak hajatan nikah dilakukan dengan konsep privat, dengan pesanan makanan hanya ratusan saja. 

Melihat kondisi saat ini, Ketua DPC PPJI Kota Bandung Rachmawati Adam mengatakan, program utama kepengurusan baru adalah pembinaan para anggota. Serta melakukan Kolaborasi dengan para stakeholder PPJI yaitu pemerintah, anggota dan lembaga atau organisasi yang terkait serta Supplier yang berkaitan langsung dengan pengembangan usaha jasa boga. 

"Pandemi Covid 19 banyak perusahaan yang terpuruk salah satu bidang usaha yang sangat terdampak adalah usaha jasa boga. Dalam rangka bangkit dari keterpurukan tersebut maka program jangka pendek dari kepengurusan baru  adalah Pembinaan terhadap anggota dalam peningkatan Skill, Manajerial, Pemasaran serta kelengkapan Legalitas," jelas dia. 

Selain program pembinaan, program yang akan dilaksanakan adalah Kembali membuat kegiatan Pameran dan Festival Kuliner dengan tujuan untuk meningkatkan usaha para anggota. 


(SAN)