Desi Angriani
IDXChannel - Presiden Jokowi mengindikasikan bahwa pemerintah tidak bisa lagi mempertahankan harga solar dan pertalite. Pasalnya, subsidi energi yang terus membengkak bakal menggerus kas negara.
"Jadi presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan demikian karena harga BBM kita termurah sekawasan dan itu beban terlalu besar APBN," kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat, (19/8/2022).
Karena itu, masyarakat diminta bersiap terhadap kemungkinan adanya kenaikan harga BBM. Bahkan, kenaikan harga solar dan pertalite kemungkinan akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada pekan depan.
"Karena bagaimanapun, tidak bisa kita pertahankan demikian. Jadi tadi, mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil (minyak mentah) naik, kebetulan harga turun, itu kita harus siap-siap," terang Luhut.
Lebih lanjut, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp502 triliun tahun ini. Luhut ingin anggaran tersebut dapat ditekan dengan penggunaan kendaraan listrik hingga kenaikan harga pertalite. "Itu modelling ekonominya saya kira sudah dibuat," pungkasnya.
Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memangkas alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar 33 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.
Subsidi energi dan kompensasi tahun depan hanya Rp336,7 triliun dari outlook 2022 yang sebesar Rp502,4 triliun. Alokasi ini terbagi atas subsidi energi sebesar Rp210,7 triliun dan kompensasi Rp126 triliun.
Meski turun 33 persen, anggaran tersebut dipastikan masih mampu mensubsidi solar, pertalite dan LPG 3 Kg bagi masyarakat. "Penggunaan volume BBM bersubsidi harus dikendalikan sebab kalau tidak maka berpotensi melewati anggaran subsidi dan kompensasi tahun ini Rp502,4 triliun,” jelas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023, Selasa (16/8/2022).
(DES)
