Nia Deviyana
Senada, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa reformasi tata kelola pupuk merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pemerintah memperkuat produksi pangan nasional dan menjaga kesejahteraan petani.
"Kalau petani dimudahkan mendapatkan pupuk, produksinya meningkat. Kalau produksi meningkat, kesejahteraan petani ikut naik. Itu yang terus kami perjuangkan," kata Amran.
Amran menekankan pembenahan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pendataan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan, agar subsidi benar-benar dinikmati petani yang berhak. Digitalisasi melalui e-RDKK, menurutnya, adalah kunci untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan distribusi.
Terkait kebijakan penurunan harga, Kementan memastikan langkah tersebut ditopang oleh efisiensi distribusi dan perbaikan tata kelola sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menegaskan bahwa validitas data e-RDKK menjadi kunci agar anggaran subsidi memberikan manfaat maksimal bagi petani yang benar-benar membutuhkan.
"Kami ingin memastikan pupuk subsidi benar-benar diterima petani yang berhak. Karena itu, validitas data e-RDKK menjadi sangat penting," ujar Andi.
Kementan optimistis berbagai pembenahan ini akan memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Dengan pupuk yang semakin mudah diakses, harga lebih terjangkau, dan distribusi yang kian tertata, petani diharapkan mampu mendongkrak produktivitas dan berkontribusi nyata terhadap kedaulatan pangan Indonesia.
“Kementan juga mengimbau pemerintah daerah, penyuluh pertanian, kelompok tani, hingga kios pupuk untuk aktif mendampingi petani dalam proses pemutakhiran data hingga batas akhir hari ini,” ujarnya.
(NIA DEVIYANA)
