Erfan Ma'ruf
IDXChannel - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia (Menko PMK) merespon adanya 31.624 aparatur sipil negara (ASN) menerima bantuan sosial (Bansos). Dia menyebut selain akibat kesalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga bisa karena memang dilakukan secara sengaja.
Muhajir menyebut dalam pembuatan DTKS itu ada yang namanya ekslusion eror dan inklusion eror. Di mana mereka yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan malah tidak dapat atau sebaliknya.
"Mereka yang semestinya tidak berhak malah dapat. Dan itu harus terus dirapikan dan kejadian itu bisa karena sengaja, tapi sebagian besar kadang-kadang juga tidak sengaja," kata Muhadjir di Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2021).
Dia menjelaskan, pemerintah melalui kementerian terkait saat ini masih terus melakukan perbaikan pada DTKS. Sebab dalam DTKS nantinya akan menjadi landasan bagi pemerintah memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran.
"DTKS terus diperbaiki, karena itu menjadi landasan dasar untuk memberikan bantuan sosial pada mereka yang berhak," tuturnya.
Muhajir menyebut kesalahan 31. 624 DTKS penerima bansos tidak hanya terjadi kepada ASN dan PNS namun juga banyak warga yang tidak masuk kategori penerima bansos justru malah terdata sebagai penerima bansos.
"Saya kira tidak hanya PNS, ada beberapa orang yang sebetulnya memang tidak berhak tapi mendapat, itu juga banyak dan ini terus kita susuri terus dengan Bu Mensos," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap terkait adanya 31.624 aparatur sipil negara (ASN) yang terdata menerima bantuan sosial (bansos). Data ini diketahui setelah Kementerian Sosial melakukan verifikasi data penerima bansos.
"Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN, itu di data yang indikasinya PNS, itu ada 31.624 ASN," ujar Risma dalam konferensi pers di gedung Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2021). (TIA)
