sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

HIPMI Ungkap Alasan Pemerintah Sulit Lakukan Lockdown

Economics editor Michelle Natalia
02/07/2021 11:22 WIB
Dua hal yang menyulitkan pemerintah untuk lockdown adalah database penduduk yang belum valid dan terintegrasi, serta anggaran.
Dua hal yang menyulitkan pemerintah untuk lockdown adalah database penduduk yang belum valid dan terintegrasi, serta anggaran. (Foto: MNC Media)
Dua hal yang menyulitkan pemerintah untuk lockdown adalah database penduduk yang belum valid dan terintegrasi, serta anggaran. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Presiden Jokowi resmi memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang berlaku pada tanggal 3-20 Juli 2021 khusus di Jawa Bali. 

Keputusan ini diambil presiden setelah mendapat masukan dari para menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah. PPKM darurat diberlakukan akibat lonjakan virus corona yang makin cepat imbas varian baru.

"Dengan ketatnya ketentuan-ketentuan dalam PPKM darurat yang ada, sebenarnya idealnya pemerintah sekalian menetapkan lockdown," ujar Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani di Jakarta, Jumat (2/7/2021).

Tetapi ada dua hal mendasar kalau kebijakan lockdown ditetapkan. Yang pertama masalah database penduduk yang belum valid dan terintegrasi. Dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta orang, akan menjadi permasalahan ketika lockdown dibuat di saat identifikasi penduduk belum presisi karena permasalahan di database ini. 

"Permasalahan kedua adalah tentang alokasi dana sebagai konsekuensi yang harus disediakan pemerintah untuk menjamin warga negaranya," ungkap Ajib.

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement