Michelle Natalia
IDXChannel - Presiden Jokowi resmi memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang berlaku pada tanggal 3-20 Juli 2021 khusus di Jawa Bali.
Keputusan ini diambil presiden setelah mendapat masukan dari para menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah. PPKM darurat diberlakukan akibat lonjakan virus corona yang makin cepat imbas varian baru.
"Dengan ketatnya ketentuan-ketentuan dalam PPKM darurat yang ada, sebenarnya idealnya pemerintah sekalian menetapkan lockdown," ujar Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani di Jakarta, Jumat (2/7/2021).
Tetapi ada dua hal mendasar kalau kebijakan lockdown ditetapkan. Yang pertama masalah database penduduk yang belum valid dan terintegrasi. Dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta orang, akan menjadi permasalahan ketika lockdown dibuat di saat identifikasi penduduk belum presisi karena permasalahan di database ini.
"Permasalahan kedua adalah tentang alokasi dana sebagai konsekuensi yang harus disediakan pemerintah untuk menjamin warga negaranya," ungkap Ajib.
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2020 sekitar Rp15.434 triliun. Dengan proporsi konsumsi sekitar 57%, atau sekitar Rp8.797 triliun, maka pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp169 triliun setiap minggu.
Ketika PPKM diberlakukan selama 2 minggu, maka pemerintah perlu menggelontorkan dana sekitar Rp338 triliun. "Kebutuhan dana inilah yang kembali menjadi bottlenecking untuk menetapkan kebijakan lockdown. Sehingga PPKM darurat menjadi sebuah pilihan jalan tengah," terang Ajib. (TIA)
