Komaruddin Bagja
IDXChannel - Pemerintah pusat tengah memproses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara yang berada di Kalimantan Timur. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan, akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat.
"Kemarin sudah dibahas, disahkan, di DPR komisi 2 jadi dipansuskan terkait IKN sudah selesai di tingkat 1, dan hari ini rencananya akan terkait UU IKN. Kami mengikuti apa yang menjadi kebijakan pusat pempus bersama DPR terkait dengan IKN memang sudah disahkan DKI Jakarta nanti 2024 rencananya akan berpindah Ibu Kota ke kalimantan nama ibu kotanya diusulkan menjadi Nusantara," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/1/2022).
Ariza menambahkan, pihaknya sudah membahas pada rapat-rapat yang telah lalu.
Selanjutnya, sesuai ketentuan dari Kemendagri juga sedang menyiapkan PP. Kemudain program ke depan dari 2023 sampai 2026.
"Jakarta idealnya sekali pun tidak menjadi ibu kota, kami meyakini Jakarta masih akan menjadi tempat yang baik, nyaman, aman. Kita berusaha Jakarta akan menjadi pusat perekonomian perdagangan di Indonesia dan menjadi pusat pendidikan serta pusat kesehatan di samping pusat lainnya tentu bisa menjadi pusat seni budaya dan sebagainya," tuturnya.
Politisi Partai Gerindra itu melanjutkan, Gubernur Anies Baswedan tengah menyiapkan tim pakar untuk mempersiapkan Jakarta menjadi pusat-pusat ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.
"Ini sedang kita godok sedang kita rumuskan pak gubernur juga sudah minta nanti akan melibatkan para pakar untuk merumuskan bersama-sama melibatkan publik idealnya DKI Jakarta seperti apa. Tidak hanya kita meyakini Jakarta akan menjadi pusat perekonomian pendidikan kesehatan," terangnya.
"Kami meyakini DKI Jakarta masih menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali untuk bekerja bersekolah bermain. Sekalipun Ibu Kota berpindah ke Kalimantan Timur dan kami pastikan proses nanti transisi pemindahan dari Jakarta berjalan dengan aman baik ya. Insyalah butuh dukungan dan kerja sama semua kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah tentu punya tujuan maksud yang baik di antaranya adanya pemerataan mengurangi kemacetan kemudian juga supaya muka tanah tidak turun terus," tutupnya.
(NDA)
