Atikah Umiyani/MPI
IDXChannel - Terungkapnya sejumlah kejanggalan yang melibatkan oknum karyawan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menjadi sorotan masyarakat.
Termasuk ide pemisahan DJP dari struktur kelembagaan Kementerian Keuengan (Kemenkeu) yang mulai mencuat, dianggap sebagai solusi yang bisa ditempuh agar instansi tersebut dapat lebih transparan.
Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA, Fajry Akbar, pun menyebut bahwa ide tersebut pada dasarnya sudah pernah muncul dan bahkan dibahas dalam pembahasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
"Hanya saja dalam pembahasan tersebut kita lihat (ide) ini tidak feasible, sehingga kemudian dicabut," ujar Fajri, Kamis (23/3/2023).
Salah satu alasan bahwa ide tersebut tidak feasible, menurut Fajri, adalah bahwa masa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah akan berakhir pada 2024 mendatang.
