IKN Sudah Diguyur APBN Rp37,41 Triliun, Tersedot ke Proyek Apa Saja?

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melaporkan sebesar Rp37,41 triliun dana APBN telah digelontorkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang 2024.

"Dukungan infrastruktur pembangunan IKN tahun 2024 adalah sebesar Rp37,41 triliun, berdasarkan data 30 Mei," ujar  Basuki dalam Raker bersama Komisi V, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Baca Juga:

Plt Kepala OIKN Sebut Tak Ada Perampasan Lahan Rakyat di IKN

Dia merinci, anggaran Rp37,41 triliun ke IKN itu digunakan untuk membangun infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) sebanyak Rp1,57 triliun. Seperti untuk membangun pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai, lanjutan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan progres 100%, dan pembangunan embung sebanyak 20 embung di KIPP dengan progres 96%.

Kedua, anggaran tersebut digelontorkan untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp17,56 triliun. Contohnya, untuk pembangunan jalan tol IKN di ruas 5A yang progresnya sudah mencapai 85%.

Baca Juga:

Gedung Perkantoran BBTN di IKN Senilai Rp113 Miliar Ditargetkan Beroperasi 2026

Selain itu, pembangunan jalan tol IKN ruas 3B yang progresnya saat ini sudah 83%, duplikasi jembatan pulau Balang Bentang Pendek dengan progres 74%, jalan akses bandara dengan progres 18%, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dengan progres 14%, sisi timur 10%, serta jalan feeder distrik di kawasan IKN dengan progres 73%.

Baca Juga:

Pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara di IKN Capai 69 Persen

Ketiga, infrastruktur permukiman mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp11,42 triliun, yang digunakan untuk pembangunan IPA dengan progres 65%, jaringan pipa transmisi SPAM Sepaku Paket 2 dengan progres 95%, Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara dengan progres 69%, dan Kantor Kementerian Koordinator dengan progres 64%.

"Semua ini kita harapkan bisa berfungsi pada Juli 2024," sambung Basuki.

Keempat, infrastruktur perumahan mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp6,86 triliun yang digunakan untuk membangun rumah tapak jabatan menteri dengan progres 91%, hunian Polri dan BIN dengan progres 58%, hunian Paspampres dengan progres 43%.

Basuki menargetkan, pada Juli 2024, sebanyak 14 Rusun untuk para PNS akan rampung digunakan untuk mendukung pemindahan tahap pertama. 

"Nanti sekitar Agustus insyaallah sudah bisa operasi," tutup Plt Kepala Otorita IKN itu.

(FAY)