Kemudian akibat dari hilirisasi, Indonesia surplus neraca perdagangan sampai dengan 25 bulan berturut-turut. Begitupun dengan neraca pembayaran Indonesia yang juga mengalami perbaikan dan surplus.
"Alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus, yang tahu tercapai atau tidak bukan IMF, kita Pemerintah Republik Indonesia," tuturnya.
Akibat dari hilirisasi juga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terutama daerah penghasil dari komoditas bahan baku.
"Kita ambil contoh Maluku Utara dulu sebelum adanya hilirisasi kan ada Antam di situ, Antam mengambil bahan bakunya saja tanpa bangun smelternya di sana, pertumbuhan ekonominya di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di atas pertumbuhan ekonomi nasional 19% bahkan tahun kemarin sampai dengan 27%," jelasnya.
Menurut Bahlil sangat tidak rasional jika IMF mengatakan hilirisasi mengurangi pendapatan negara. "Dalam konteks pajak ekspor komoditas, Iya. Tapi yang harus kita lihat adalah komoditas kita ketika kita membangun hilirisasi itu kita akan mendapatkan PPh badan, PPn dan PPh pasal 21 dari tenaga kerja," papar Bahlil.
Sehingga Bahlil mempertanyakan jika ada pernyataan yang menyebut bahwa hilirisasi adalah sebuah tindakan yang merugikan, sebab berdasarkan data-data yang tercatat di Kementerian Investasi, hilirisasi berhasil meningkatkan nilai tambah.
"Kalau ada siapapun yang mencoba mengatakan hilirisasi itu adalah sebuah tindakan yang merugikan negara, itu kita pertanyakan, ada apa di balik itu? termasuk kita dalam negeri," ujarnya.
(FRI)