Adapun sebelum memberikan izin impor, Kemenperin akan melakukan audit terlebih dahulu. "Jadi angka yang keluar dari audit itu akan kami jadikan bahan keputusan.Jadi kalo audit itu megatakan A ya kebijakan kita akan A. Audit kemampuan finansial KCi atau INKA begini ya akan kita sesuaikan begini. Kalo nanti audit armada yang dibuat KCi berapa gerbong dan kita sesuaikan profitnya dan sebagianya," katanya.
Menperin pun meluruskan pernyataan yang beredar di media massa soal opsi impor menjadi pilihan terakhir. "Kalau untuk mengisi atau dalam tanda kutip benar harus ada kereta api yang masa operasional sudah selasi maka kami pemerintah akan mendahulukan memperioritaskan opsi retrofit, karena itu ada penyerapan tenaga kerja, bukan import. Sekali lagi impor itu pilihan terakhir," katanya.
Berbeda dengan Kemenperin, Vice President Corporate Secretary KCI Anne Purba mengatakan, impor kereta bekas dari Jepang adalah pilhan utama pihaknya untuk menggantikan 10 rangkaian kereta KRL yang akan dikonversikan tahun ini dan 19 pada tahun 2024.
Keputusan pemilihan tersebut didapatkan setelah pihaknya melakukan Forum Group Discussion (FGD) terlebih dulu dengan melibatkan para stakeholders baik dari Kementerian, Pengamat dan komunitas pengguna commuterline.