Suparjo Ramalan
IDXChannel - Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan utang luar negeri Indonesia di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2024 mendatang akan menembus Rp10.000 triliun.
Utang luar negeri (ULN) Indonesia per akhir Januari 2021 meningkat dari posisi ULN di Desember 2020. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN Indonesia pada periode tersebut sebesar 420,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp6.058 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dari posisi Desember 2020 yang tercatat 417,5 miliar dolar AS. Utang itu terdiri terdiri dari ULN sektor publik atau pemerintah dan bank sentral sebesar 213,6 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta, termasuk BUMN sebesar US$ 207,1 miliar.
"Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10 ribu triliun utang di APBN," ujar Ekonom senior Indef Didik J. Rachbini dalam diskusi virtual Rabu, (24/3/2021).
Didik menilai, tren utang di masa kepemimpinan Presiden Jokowi bertambah sangat pesat dibanding pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Untuk SBY, diakhir masa jabatannya, utang pemerintah tercatat sebesar Rp2.700 triliun dan utang BUMN Rp500 triliun.
Di sisi lain, dia juga menyoroti lemahnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam penyusunan anggaran negara, sehingga utang melesat lepas dari kontrol para anggota dewan. Didik menilai saat ini, wakil rakyat sudah tidak bisa lagi berkutik.
