Atikah Umiyani
IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan proses divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) rampung tahun depan. Dengan demikian, pemerintah bakal menguasai 61 persen saham anak usaha Freeport-McMoRan itu.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, kenaikan porsi saham pemerintah Indonesia di PTFI akan dilakukan lewat PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) selaku holding BUMN pertambangan.
'
"Insyaallah tahun depan, paling lambat awal insyaallah bisa selesai, tergantung dari komunikasi Freeport-nya dengan kita," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Peraih gelar doktor Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, proses komunikasi antara pemerintah dan Freeport McMoRan soal divestasi saham PTFI masih terus berlangsung. Dia mengakui Freeport masih sibuk mengurusi insiden kebakaran yang terjadi di pabrik pengolahan mineral (smelter) PTFI di Gresik, Jawa Timur.
"Jadi nanti mungkin begitu timnya sudah selesai, kita baru mulai bicara lagi. Tapi saya yakinkan bahwa perpanjangan (kontrak) ini akan bagus, baik untuk Indonesia," katanya.
Pemerintah Indonesia lewat MIND ID saat ini telah memiliki 51,23 persen saham PTFI sementara sisanya 48,76 persen dikuasai Freeport McMoRan. Perusahaan AS itu diwajibkan melakukan divestasi saham lagi sebesar 10 persen sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tambang tembaga dan emas itu.
Soal harga akuisisi, Bahlil menegaskan, pemerintah tidak ingin menebus saham tersebut dengan harga premium. "Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin, bahkan berpotensi untuk gratis," katanya.
Saat ditanya soal kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke AS, Bahlil mengaku belum mengetahui apakah akan ada pertemuan dengan pimpinan Freeport McMoRan atau tidak. Namun, sebagai menteri teknis, Bahlil telah menyiapkan materi soal PTFI.
"Saya belum tahu itu akan ikut menjadi pembahasan atau tidak. Tetapi pada prinsipnya ketika kunjungan Bapak Presiden ke Amerika, maka tugas kami dari kementerian teknis adalah menyiapkan segala sesuatu data yang dibutuhkan oleh Presiden untuk kemudian kami serahkan," tuturnya.
(Rahmat Fiansyah)
