Desi Angriani
IDXChannel - Indonesia membutuhkan setidaknya Rp6.500 triliun untuk membangun infrastruktur hingga 2024. Dari kebutuhan dana tersebut, pemerintah akan menggunakan 42% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara sisanya mendoronf peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. "Maka dari itu pembiayaan adalah salah satu cara menekan biaya tersebut," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) Luky Alfirman, Jumat (8/7/2022).
Demi mengumpulkan dana, pemerintah terus meningkatkan partisipasi sektor swasta, lantaran pemerintah tidak bisa membebani APBN semata. Karena itu, Luky berusaha memberi kepastian dalam pengelolaan risiko agar investor tetap berminat untuk menanamkan modal mereka pada proyek infrastruktur.
"Kami mendesain sedemikian rupa risiko ini, bagaimana bisa kami perkecil karena itu terasosiasi dengan harga yang harus kami bayar nantinya," terang dia.
Adapun investor asing, katanya, akan lebih cenderung melihat situasi dan kondisi politik maupun ekonomi dari suatu negara sebelum memastikan akan melakukan penanaman modal.
