Rohman Wibowo
IDXChannel - Tren pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini menjadi pukulan telak bagi sektor industri manufaktur di Tanah Air.
Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku hingga barang modal impor membuat ongkos produksi pabrikan membengkak drastis di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kondisi tersebut tidak hanya disebabkan oleh selisih kurs semata. Rantai pasok dunia yang terganggu sejak meletusnya perang pada bulan Februari lalu telah mengerek biaya logistik, asuransi, hingga harga komoditas penolong seperti plastik dan energi, yang pada akhirnya membebani operasional industri.
Tekanan berat yang menimpa sektor ini tecermin jelas pada laju Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Indonesia. Indikator aktivitas pabrik tersebut terus merosot dan puncaknya berbalik mengalami kontraksi pada bulan April lalu.
Situasi pelik ini memaksa pabrikan memutar otak karena mereka tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual produk di pasaran. Daya beli masyarakat yang sedang merosot akibat inflasi membuat konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga.
"Jadi, pelemahan nilai tukar ini pada dasarnya memperumit kondisi industri pada saat sekarang. Yang artinya dari sisi langkah kebijakan, stabilitas nilai tukar itu memang sangat krusial untuk bisa meredam dampak eksternal terhadap ekonomi domestik," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal kepada iNews Media Group, Jumat (15/5/2026).
Jika dibiarkan tanpa intervensi perlindungan, tren pelemahan ini berisiko memicu gelombang penutupan pabrik. Pasalnya, kondisi setiap subsektor di dalam industri manufaktur berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan.
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah diminta turun tangan dengan tidak menambah beban baru berupa pungutan pajak bagi sektor yang sedang terpuruk, seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Kebijakan pemberian insentif yang selektif dan tepat sasaran dinilai bisa menjadi penyelamat bagi industri strategis penyerap banyak tenaga kerja.
"Kan industri manufaktur ini kita tidak bisa samakan semuanya, nasibnya ada yang masih bagus, ada yang sudah berdarah-darah. Jadi yang perlu dilakukan pemerintah memang perlu mengantisipasi mereka untuk tidak sampai bangkrut, kemudian memberhentikan karyawan," ujar Faisal.
(kunthi fahmar sandy)
