AALI
12225
ABBA
194
ABDA
6250
ABMM
2950
ACES
985
ACST
159
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
715
ADMF
8075
ADMG
181
ADRO
3160
AGAR
332
AGII
2050
AGRO
920
AGRO-R
0
AGRS
124
AHAP
63
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1160
AKRA
1015
AKSI
374
ALDO
945
ALKA
308
ALMI
280
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/05/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.29
0%
0.00
IHSG
6883.50
0%
0.00
LQ45
1009.51
0%
0.00
HSI
20697.36
2.89%
+581.16
N225
26781.68
1.44%
+378.84
NYSE
0.00
-100%
-15035.87
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,693 / gram

Ingat! PNS Dilarang Cuti 18-22 Oktober

ECONOMICS
Dita Angga Rusiana
Rabu, 13 Oktober 2021 10:46 WIB
Kemenpan RB telah mengeluarkan larangan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak mengambil cuti pada 18-22 Oktober.
Ingat! PNS Dilarang Cuti 18-22 Oktober (FOTO: MNC Media)
Ingat! PNS Dilarang Cuti 18-22 Oktober (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah mengeluarkan seruan larangan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak mengambil cuti pada 18-22 Oktober 2021.

Larangan ini terkait adanya libur nasional peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada Rabu, 20 Oktober 2021.

“ASN dilarang bepergian dan cuti selama tanggal 18-22 Oktober 2021,” dikutip dari akun Instagram KemenPANRB @kemnapanrb, Rabu (13/10/2021).

Aturan larangan cuti yang berdekatan dengan hari libur nasional diatur didalam Surat Edaran (SE) MenPANRB No.13/2021.Di dalam SE tersebut MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatur pembatasan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN)

“Pegawai ASN tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yangs ama dengan hari libur nasional,” demikian bunyi SE yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2021.

Pada SE itu juga Tjahjo meminta agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) pada kementerian/lembaga/daerah tidak memberikan izin cuti bagi pegawai ASN pada periode yang dimaksud.

Tjahjo dalam edaran tersebut juga memerintahkan agar PPK pada kementerian/lembaga/daerah menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada surat edaran tersebut.

Dia juga meminta agar PPK memberikan hukuman disiplin bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

“PPK memberikan hukuman disiplin kepada pegawai  ASN yang melanggar hal tersebut maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No.49/2018 tentang Manajemen PPPK,” bunyi SE tersebut.

Cuti dapat diberikan bagi PNS yang cuti melahirkan, sakit atau cuti karena alasan penting. Semnetara untuk PPPK hanya diperbolehkan cuti melahirkan dan cuti sakit saja.

PPK pada kementerian/lembaga/daerah agar melaporkan pelaksanaan SE ini kepada MenPANRB melalui alamat surat elektronik persuratan@menpan.go.id paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap libur nasional dengan format pelaporan sebagaimana tercantum di dalam lampiran SE tersebut. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD