AALI
10225
ABBA
474
ABDA
0
ABMM
1650
ACES
1405
ACST
262
ACST-R
0
ADES
2540
ADHI
1095
ADMF
7875
ADMG
240
ADRO
1765
AGAR
344
AGII
1530
AGRO
2130
AGRO-R
0
AGRS
214
AHAP
64
AIMS
505
AIMS-W
0
AISA
232
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
900
AKRA
4650
AKSI
570
ALDO
755
ALKA
246
ALMI
240
ALTO
294
Market Watch
Last updated : 2021/10/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
513.30
0.5%
+2.54
IHSG
6656.94
0.47%
+31.24
LQ45
965.04
0.39%
+3.72
HSI
26038.27
-0.36%
-93.76
N225
29106.01
1.77%
+505.60
NYSE
17169.07
0.27%
+46.83
Kurs
HKD/IDR 1,818
USD/IDR 14,150
Emas
818,997 / gram

Ini Implementasi Keuangan Berkelanjutan yang Tertuang dalam Roadmap OJK

ECONOMICS
Aditya Pratama/iNews
Selasa, 27 Juli 2021 16:05 WIB
OJK mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan bagi lembaga keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

IDXChannel - Dalam rangka mendukung komitmen Pemerintah di Paris Agreement dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015-2019) dan Tahap II (2021-2025).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, salah satu bentuk implementasi dari Roadmap tahap I yaitu OJK telah mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik.

Selain itu, Wimboh menjelaskan bahwa OJK juga telah menerbitkan beberapa ketentuan untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan,  diantaranya POJK Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik, serta POJK Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond).

Kemudian, OJK juga telah mengeluarkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor 24 Tahun 2018 tentang Insentif Pengurangan Biaya Pungutan sebesar 25 persen dari Biaya Pendaftaran dan Pernyataan Pendaftaran Green Bond.

"Pada tahun 2020, OJK juga telah mengeluarkan insentif untuk mendukung kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL BB) melalui pengecualian BMPK dalam proyek produksi KBL BB, serta keringanan penghitungan ATMR dan penilaian kualitas kredit dalam pembelian KBL BB oleh konsumen," ujar Wimboh dalam acara ESG Capital Market Summit 2021 secara virtual, Selasa (27/7/2021).

Tidak hanya itu, dia juga menyebut bahwa stakeholder telah merespon kebijakan-kebijakan OJK dalam bidang keuangan berkelanjutan dimaksud, seperti melalui terbentuknya Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia, dimana saat ini terdiri dari 13 bank dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang telah siap mendukung implementasi keuangan berkelanjutan.

"Kemudian, penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor ekonomi berorientasi hijau sebesar lebih dari Rp800 triliun, yang diharapkan akan terus berkembang setelah adanya taksonomi hijau yang sedang disusun," kata dia.

Selanjutnya, penerbitan green bonds di Bursa Efek Indonesia oleh PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp500 miliar, dengan total target green bond sebesar Rp3 Trilliun, lalu penerbitan Global Sustainability/Green Bond sekitar USD1,9 billion (eq. Rp27,4 Triliun) di Singapore Exchange oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri serta PT Barito Pacific Tbk.

OCBC NISP juga menerbitkan green bond dan gender bond dengan nilai sebesar Rp60 Triliun yang dilakukan melalui mekanisme private placement dengan IFC.

"Selain indeks SRI – Kehati yang saat ini terdiri dari 25 emiten bursa, BEI juga meluncurkan ESG Leaders Index untuk mewadahi permintaan yang tinggi atas reksadana dan Exchange Traded Fund (ETF) bertema ESG," ucap Wimboh. (NDA)U

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD