sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Ini Inisial Wajib Pajak dengan Transaksi Triliunan Rupiah, Bukan dari Kemenkeu?

Economics editor Michelle Natalia
21/03/2023 15:37 WIB
Menkeu Sri Mulyani Indrawati membocorkan dua wajib pajak (WP) yang memiliki transaksi jumbo hingga menembus triliunan rupiah.
Ini Inisial Wajib Pajak dengan Transaksi Triliunan Rupiah, Bukan dari Kemenkeu? (Foto: MNC Media)
Ini Inisial Wajib Pajak dengan Transaksi Triliunan Rupiah, Bukan dari Kemenkeu? (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membocorkan dua wajib pajak (WP) yang memiliki transaksi jumbo hingga menembus triliunan Rupiah. 

Kedua wajib pajak ini berinisial SB dan DY. Sri Mulyani memperoleh data tersebut dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

"Satu, figurnya pake inisial SB. Ini di dalam data PPATK disebutkan omzetnya mencapai Rp8,247 triliun. Data dari SPT pajak adalah Rp9,68 triliun, lebih besar di pajak daripada yang diberikan oleh PPATK," ujar Sri dikutip di Jakarta, Selasa (21/3/2023).

SB diketahui memiliki saham di perusahaan dengan inisial PT BSI. Perusahaan tersebut pun juga ada di dalam surat PPATK. "Kita teliti PT BSI yang ada di dalam surat PPATK juga, PT BSI ini data PPATK menunjukkan Rp11,77 triliun. SPT Pajaknya menunjukkan Rp11,56 triliun. Ada perbedaan Rp200-an miliar itu pun dikejar. Kalau buktinya nyata perusahaan itu akan didenda 100%," ungkap Sri.

Tak hanya itu saja, SB juga terlihat memiliki transaksi ke perusahaan lain berinisial PT IKS. Selama periode 2018-2019, data PPATK menunjukkan transaksinya mencapai Rp4,8 triliun sementara SPT perusahaan tersebut hanya melaporkan sejumlah Rp3,5 triliun.

WP bertransaksi jumbo yang kedua berinisial DY. DY melapor dalam SPT hartanya Rp38 miliar, namun hasil penelusuran PPATK menemukan orang yang sama punya transaksi sampai Rp8 triliun.

"Nah, perbedaan data ini yang kemudian dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak memanggil kepada yang bersangkutan," tandas Sri.

Dihubungi dalam kesempatan yang terpisah, Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kemenkeu Yustinus Prastowo memberikan konfirmasi kedua WP tersebut bukan berasal dari Kemenkeu. "Bukan dari Kemenkeu," ucap Yustinus.

(DES)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement