Suparjo Ramalan
IDXChannel - Indonesia dan China belum menetapkan nilai cost overrun atau pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Padahal, negosiasi kedua pihak sudah dilakukan sejak akhir 2022.
Data sementara biaya kereta cepat Jakarta-Bandung bengkak hingga USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun. Membengkaknya anggaran kereta cepat sempat diperdebatkan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co. Ltd.
Diskusi kedua negara sempat alot lantaran konsorsium China menolak perhitungan cost overrun yang disodorkan PSBI. Penolakan itu karena China tidak mengakui biaya dari PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk, hingga soal pajak.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, proses negosiasi Indonesia dan China masih berjalan.
"Pasti nanti ada kesepakatan. Tunggu saja, namanya negosiasi. Tidak ngaruh ke timeline karena sudah ada komitmen kemarin waktu G20 antara Xi Jinping dan Pak Jokowi," ungkap Arya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat (3/2/2023).
Arya mengatakan, pembengkaan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terletak pada sejumlah komponen, seperti harga lahan hingga persoalan frekuensi.
Di mana, harga lahan di Tanah Air cenderung naik setiap tiga bulannya. Kondisi ini berbeda dengan di China, di mana pemerintah setempat dapat mengendalikan harga lahan.
"Saya kasih contoh, kalau di China itu mana ada kenaikan harga tanah. Kalau sudah ditetapkan, mau 10-20 tahun proyek harganya segitu. Kalau Indonesia, 3 bulan sudah berubah. Mereka (China) menganggap harusnya pemerintah bisa dong mengunci harga tanah, ya enggak bisa, kondisinya berbeda," kata dia.
Komponen berikutnya adalah menara Base Transceiver Station (BTS) milik PT Telkomsel Indonesia Tbk. Arya mengatakan, proses pemindahan BTS memiliki konsekuensi atas kompensasi bisnis Telkomsel.
"Soal frekuensi dianggapnya kan ini milik negara, iya benar, tapi pengelolaannya sudah diserahkan kepada Telkomsel. Mau Telkomsel BUMN atau bukan BUMN, di Indonesia itu dianggap kontrak bisnis, saat diambil Telkomsel-nya rugi karena ada biaya pengalihan dan sebagainya yang harus dikompensasi. Yang pasti kita minta BUMN jangan cari untung, tapi juga jangan rugi, Telkomsel sudah oke," tuturnya.
Meski begitu, Arya memastikan persoalan pembengkakkan biaya tak akan menghambat target operasi kereta cepat. Dia menyebut, penyelesaian kereta cepat menjadi fokus utama Menteri BUMN, Erick Thohir.
"(Proyek kereta cepat) ini progres. Salah satu tugasnya Pak Jokowi ke Pak Erick itu kereta cepat. Ini sedang berprogres, enggak jauh-jauh nanti berbarengan (operasi) sama LRT," imbuh Arya.
(FAY)
