Viola Triamanda/MPI
IDXChannel - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut pemerintah memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) jika kukuh menaikkan tarif bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, kebijakan ini akan mempersulit pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan.
"Sepertinya saat ini sangat susah untuk menurunkan angka kemiskinan, opsinya jika BBM naik orang miskin tentu bertambah. Jika tidak mau masyarakat miskin bertambah tentu anggaran di Kemensos dalam hal ini bantuan sosial harus di dua kali lipatkan'' jelasnya saat Power Breakfast IDX Channel di Jakarta, Selasa (16/8/22).
Selain itu, anggaran Kemensos untuk menambal bantuan sosial bisa lebih besar jika dibandingkan saat pandemi lalu. Pasalnya, pengguna solar dan pertalite bukan hanya rumah tangga miskin melainkan 64 juta UMKM di Indonesia.
"Karena yang kita bicarakan ini tidak hanya rumah tangga miskin yang beli solar atau pertalite, tapi ada 64 juta UMKM yang sebenarnya juga berhak membeli BBM LPG jenis subsidi, oleh sebab itu mungkin akan ada perombakan ulang anggaran," terangnya.
Untuk menyiasati dana bansos yang membengkak serta dana untuk energi yang=terhitung sangat besar, Bhima menduga adanya belanja kementerian yang turunnya sangat signifikan, yakni Kementerian PUPR.
"Jika dilihat serapannya, sepertinya ada semacam instruksi untuk menunda beberapa Proyek Strategis Nasional dan tidak menutup kemungkinan akan ada penyesuaian terhadap IKN bahkan mungkin akan ditunda dulu," tandasnya.
(DES)
