Binti Mufarida
IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai kebijakan iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) 3% dari gaji belum tersosialisasi secara baik kepada masyarakat.
Ma'ruf Amin pun mengakui pemotongan ini menjadi polemik di kalangan masyarakat menengah ke bawah karena dianggap memberatkan.
“Saya kira memang ini sebenarnya soalnya belum tersosialisasi dengan baik,” ungkap Wapres usai meresmikan BSI Landmark Aceh, di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (30/5/2024).
Wapres mengatakan, sebenarnya Tapera merupakan tabungan masyarakat untuk saling membantu dalam penyediaan rumah.
“Ada kalau yang belum punya rumah itu ada KPR ya, bangun rumah, ada KBR kalau dia punya tanah dia bisa membangun nanti mendapat pinjaman,” jelas dia.
“Nah kalau yang punya rumah bisa menggunakan KRR namanya ya, kredit renovasi rumah untuk membuat rumah. Jadi sebenarnya bisa nah, yang tidak memerlukan itu dananya itu adalah merupakan tabungan, tabungan yang bisa nanti pada saatnya dikembalikan diambil kembali. Jadi sebenarnya ini tabungan sebenarnya, Tapera itu ya,” ujar Wapres.
Oleh karena itu, kata Wapres, Tapera ini perlu disosialisasikan lebih masif dalam rangka bergotong-royong untuk membantu agar masyarakat bisa memiliki rumah.
“Dalam bahasa agamanya namanya ta’awun saling membantu dalam rangka kita saling membantu,” katanya.
“Memang kalau dijelaskan bagaimana bahwa mereka yang memerlukan rumah atau yang punya tanah bisa membuat mereka bisa dengan mudah untuk mengakses. Dan bagi mereka yang tidak memerlukan itu bahwa dana mereka itu aman dan nanti dikembalikan dengan hasil imbal hasilnya,” papar Wapres.
Menurutnya, jika itu semua tersosialisasi dengan baik, maka diyakini tidak menimbulkan beragam reaksi kontra di masyarakat.
“Karena itu saya harapkan para penyelenggara supaya melakukan komunikasi, sosialisasi dan edukasi masyarakat sehingga bisa dipahami dengan baik,” pungkasnya.
(YNA)
