Komaruddin Bagja
IDXChannel - Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj meminta pemerintah pusat tidak sembarang dalam membuat aturan.
Apalagi menyangkut hal sensitif seperti agama. Said pun yakin bahwa usulan tersebut bukan dari Presiden Joko Widodo.
"Saya harapkan lain kali tidak terulang lagi seperti ini, jadi tidak kelihatan sekali sembrono, Sembarangan, yang seperti tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat agama, yang bersifat etika, bersifat kemasyarakatan langsung, dan saya yakin bukan dari beliau sendiri nih. Saya yakin," kata Said di Kantor PBNU, Selasa (2/3/2021).
Terkait dengan dicabutnya sebagian lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, PBNU menegaskan Pertama, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas respons yang cepat dan tanggap terhadap masukan dari berbagai pihak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama.
"Jadi namanya akhlak itu, kalau bisa membangun kemaslahatan bersama. kalau sebagian orang mendapat kemaslahatan tapi yang lain dirugikan, itu namanya tidak berakhlak," ujar dia.
