"Fakta ini perlu disadari betul oleh seluruh pemangku kebijakan, untuk kemudian menjadi pemicu kita semua dalam mencari tahu penyebabnya," ujar Charles, Jumat (8/4/2022).
Salah satu sengkarut permasalahan yang kerap terjadi di lapangan, Charles mencontohkan, di satu sisi produk domestik tersedia namun justru pemerintah yang dianggap tidak memiliki niatan untuk membelinya. Selain itu, bukannya mengurai permasalahan, seringkali yang terjadi justru saling menyalahkan, mengumbar opini yang sifatnya 'framing' dan menyudutkan pelaku industri alat kesehatan nasional.
"Upaya-upaya framing, sikap playing fictim, menyalahkan importir, mafia alkes dan sebagainya ini haus kita tinggalkan, karena akan mengaburkan pandangan dan menjauhkan kita dari akar masalah yang sebenarnya, sehingga kita terus terjebak dalam retorika dan saling menyalahkan<' tutur Charles.
Ketimbang saling menyalahkan pihak lain, Charles justru menyarankan agar Indonesia mulai menimba pengalaman dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu punya kemandirian alat kesehatan, seperti China, Taiwan, dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut menerapkan dua strategi umum, yaitu pembukaan jalur pemasaran dan pembentukan ekosistem alkes.
"Negara-negara tersebut memulai kemandirian dengan memiliki komitmen yang kuat untuk membeli alat kesehatan dalam negeri sebanyak mungkin dan tetap memperhatikan unsur keamanan, kualitas dan ketersediaan. Dengan terbukanya jalur pemasaran, maka ekosistem alat kesehatan nasional akan terbentuk," tegas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR RI ini. (TSA)