Rizky Fauzan
IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membutuhkan saran dari sejumlah para pemangku kepentingan, baik dari ahli pertambangan hingga pelaku usaha yang bergerak di bidang komoditas mineral timah. Hal ini dilakukan sebelum mengeluarkan kebijakan larangan ekspor timah di Indonesia.
Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel) sekaligus Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin mengatakan, opini atau masukan pelaku usaha saat ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi Kementerian ESDM dalam merumuskan suatu kebijakan yang akan diambil ke depan.
Menurut dia, bisa saja ada usulan agar pelarangan ekspor mineral timah ini dapat dilakukan secara bertahap. Dengan begitu, Kementerian ESDM dapat mempersiapkan perhitungan dan argumentasi secara matang.
"Kami tentunya harus memberikan masukan kepada Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi), situasinya demikian. Kalau kebijakan ini kita antisipasinya ini, kebijakan ini begini," kata Ridwan, ditulis Jumat (16/9/2022).
