Heri Purnomo
IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menindaklanjuti terkait arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong perkantoran untuk dapat melaksanakan Work From Home (WFH).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, Kemnaker saat ini masih melakukan diskusi dengan sejumlah pihak untuk dapat menerapkan sistem WFH di perkantoran.
"Kita masih mendiskusikan, kita belum sampai pada kesimpulan. Apakah itu imbauannya menteri, atau imbauannya swasta sendiri, atau nanti pemerintah provinsi. Tapi saya kira memang itu masalah yang harus kita atasi. Pilihannya kan di antaranya WFH," kata Ida saat ditemui di komplek MPR DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Meski begitu, Ida belum dapat memastikan pekerjaan mana yang akan bisa dilakukan untuk WFH. Dia mengaku, diskusi tersebut belum sampai pada tahap itu.
"Mana pekerjaan yang bisa di WFH kan, mana yang tidak, kita belum sampai situ. Itu menjadi diskusi yang harus kita matangkan, kita terus diskusikan. Saya kira ini menjadi persoalan bersama. Nanti kita diskusikan mana yang terbaik," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya dan kepala daerah di Jabodetabek untuk melakukan beberapa hal dalam meningkatkan kualitas udara.
Dalam jangka pendek, perintah Jokowi secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik.
"Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek," jelas Jokowi, baru-baru ini.
Jokowi juga memerintahkan untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Hal tersebut diakuinya, memerlukan anggaran. Sehingga, dia meminta untuk segera dipersiapkan.
"Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from home. Mungkin saya tidak tahu kesepakatan di ratas ini apakah 75-25 atau angka yang lain," imbuhnya.
(FAY)
