Maulina Ulfa - Riset
- Kenaikan suku bunga
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan menjadi 6 persen pada Kamis (19/10/2023). BI mengerek BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin (bps) dan menjadi kenaikan pertama sejak Januari 2023 dan merupakan level suku bunga tertinggi sejak November 2018.
Sejumlah Kebijakan Jokowi Jelang Lengser
Di akhir jabatannya, presiden Jokowi sepanjang tahun ini telah menelurkan kebijakan dan stimulus untuk mendukung perekonomian nasional, di antaranya terkait kredit UMKM, BLT dan Bansos, keringanan perpajakan hingga proyek ambisius jangka panjang berupa food estate dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
- Restrukturisasi UMKM
Belum lama ini presiden Jokowi menyetujui agar bank BUMN menghapus buku hingga tagih kredit macet kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan maksimal plafon Rp 5 miliar.
Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Kebijakan ini mendorong agar UMKM yang memiliki kredit macet dapat kembali mengajukan pinjaman, sehingga lebih cepat bangkit dari dampak pandemi Covid-19. Program ini akan dimulai dengan kredit macet senilai Rp 500 juta, khususnya bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- BLT El Nino dan Bansos Beras
Presiden Jokowi juga mengesahkan program Bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dalam menghadapi fenomena El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan. Bantuan akan diberikan selama dua bulan pada November hingga Desember 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bantuan ini akan menyasar 18,8 juta rakyat miskin. Anggaran yang digelontorkan bahkan mencapai Rp7,52 triliun dari APBN.
Pemerintah juga memutuskan untuk memperpanjang bantuan pangan berupa bansos beras hingga Desember 2023. Program bansos beras 10 kg ini tetap disalurkan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Pembebasan PPN Rumah <Rp2 M
Pemerintah resmi memberikan insentif untuk pembelian rumah di bawah harga Rp2 miliar yang akan bebas pajak.
"Rumah di bawah Rp2 miliar 100 persen PPN ditanggung pemerintah," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (24/10/2023).
Masyarakat berpenghasilan rendah, juga akan diberikan bantuan administratif termasuk biaya BPHTB dan yang lainnya berkisar Rp13,3 juta di mana pemerintah akan berkontribusi sekitar Rp4 juta.
Airlangga menegaskan kebijakan ini guna mendorong sektor perumahan di mana Produk Domestik Bruto (PDB) sektor ini mengalami penurunan 0,67 persen, dan sektor konstruksi mengalami penurunan 2,7 persen.
