Agung Bakti Sarasa
"Tata ruang selesai, maka investor akan datang ke Garut dan Banjar. Proses tata ruang ini sudah bisa diakses secara online, maka wilayah harap menyelesaikan tata ruang ini. Apabila sudah selesai ini semua maka investasi naik," katanya.
Hadi juga mengungkapkan, pihaknya juga terus bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pengamanan aset KAI di beberapa wilayah.
"Wilayah-wilayah mana yang masih bermasalah dan harus kita selesaikan dengan memberikan sertifikat. Karena masih banyak wilayah-wilayah KAI yang mungkin masih belum di sertifikat kan," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sebab, saat ini sudah banyak investor yang ingin datang ke Indonesia untuk mendapatkan izin lokasi KKPR.
"Kalau tanpa adanya RDTR itu kita akan menyelesaikan selama 1 bulan. Tapi dengan adanya RDTR, kemudian terhubung dengan USS yang ada di Pak Bahlil (Menteri Investasi) itu 1 hari selesai," terangnya.
Hadi menyebut, hal itu juga berlaku bagi tempat wisata di daerah.
"Mana yang harus diselesaikan RDTR-nya, katakanlah wilayah pantai dan sebagainya, kita akan atur tata ruangnya. Sehingga fungsi wilayah itu tidak boleh untuk yang lain, kecuali untuk pariwisata," pungkasnya.
(FRI)
