IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 adalah opini WTP ke-7 kali yang diperoleh pemerintah sejak LKPP TA 2016.
Maka dari itu, kata dia, pemerintah akan terus secara konsisten berupaya agar informasi yang disaksikan dalam LKPP memiliki daya guna di dalam membuat pengambilan kebijakan di bidang keuangan negara.
"Dan yang penting, memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat untuk memahami pentingnya instrumen keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi Indonesia bernegara mencapai tujuan pembangunan nasional," ungkapnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Jakarta, Selasa (12/9/2023).
Dia mengatakan, APBN 2022 yang bekerja luar biasa keras, efektif di dalam melindungi rakyat, ekonomi, dan bangsa Indonesia di tengah berbagai guncangan global yang bertubi-tubi, mulai dari pandemi, gejolak harga pangan energi, disrupsi rantai pasok, melonjaknya inflasi, meningkatnya suku bunga global, meningkatnya gejolak geopolitik yang mengancam keamanan regional dan global.