"Namun, APBN yang bekerja keras harus tetap dijaga kesehatannya dan terus terjaga kesehatannya untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan potensi-potensi gejolak ekonomi di dunia maupun di Indonesia," ucap Sri.
Lebih lanjut Sri Mulyani menerangkan, komitmen untuk menjaga kesehatan APBN, keandalan APBN, sustainabilitas atau keberlangsungan serta kredibilitas APBN adalah kewajiban bagi seluruh partai politik dan pemerintah.
Sebab, dengan APBN yang sehat dan kuat, dengan keuangan negara yang sehat, kuat, dan kredibel, maka Indonesia memiliki fondasi ekonomi dan demokrasi yang kuat untuk menghadapi tantangan hari ini ke depan.
"Kami sangat menghargai berbagai perhatian, pertanyaan, masukan, kritik, saran, serta rekomendasi yang disampaikan sebagai bagian dari dinamika pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 (RUU P2 APBN TA 2022) di Badan Anggaran DPR RI maupun di dalam berbagai kesempatan," terangnya.