sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Kebijakan Fiskal Hulu Migas Perlu Disempurnakan untuk Mencapai Target Produksi Migas Nasional

Economics editor Yanto Kusdiantono
04/12/2025 16:13 WIB
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, perlu penyempurnaan kebijakan fiskal hulu migas untuk mencapai produksi migas nasional.
Kebijakan Fiskal Hulu Migas Perlu Disempurnakan untuk Mencapai Target Produksi Migas Nasional. (Foto: istimewa)
Kebijakan Fiskal Hulu Migas Perlu Disempurnakan untuk Mencapai Target Produksi Migas Nasional. (Foto: istimewa)

IDXChannel - Produksi minyak dan gas (migas) nasional saat ini bergantung pada lapangan existing yang sebagian besar berada pada kondisi mature. Hal ini menjadi salah satu penyebab turunnya produksi migas nasional selama periode 2014–2024. 

Berdasarkan data yang dihimpun lembaga riset ReforMiner, secara rata-rata produksi minyak selama periode tersebut turun 3,42 persen per tahun, sementara produksi gas turun sekitar 1,72 per tahun per tahun. Potensi penurunan itu diperkirakan terus berlanjut apabila tidak ada kebijakan yang mendorong produksi industry hulu migas

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, perlu penyempurnaan kebijakan fiskal hulu migas yang akan menjadi kunci utama untuk dapat mencapai target produksi migas nasional. 

“Perbaikan kebijakan fiskal akan menjadi faktor penentu utama dalam meningkatkan investasi hulu migas nasional. Perlu ada penyempurnaan regulasi, khususnya pada aspek fiskal, agar kembali selaras dengan konsep Production Sharing Contract (PSC) dan dilakukan secara menyeluruh, baik pada level praktis maupun pada aspek-aspek fundamental,” kata Komaidi dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (3/12/2025) malam.

Komaidi menambahkan, mengutip laporan IHS Markit (S&P Global) pada Juni 2025, tercatat bahwa overall attractiveness iklim investasi hulu migas Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 14 negara di Asia Pasifik.  Dari empat indikator penilaian, yaitu legal and contractual, fiscal systems, oil and gas risk, serta activity & success, Indonesia tercatat memperoleh rating rendah pada aspek fiscal systems (5,11) dan legal & contractual (5,34).

Halaman : 1 2 3 4 5
Advertisement
Advertisement