Yanto Kusdiantono
Menurutnya, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme transisi fiskal terkait perubahan skema kontrak dan pengelolaan Tax Loss Carry Forward (TLCF), dengan memastikan kompensasi kerugian tetap berlaku dalam skema baru; pemberlakuan surut; penyediaan formula transisi untuk mencegah lonjakan beban pajak dan menghindari peningkatan Direct Tax Loss (DTL); serta penegasan bahwa biaya komitmen pasti (K3P) dapat diakui kembali sebagai biaya operasi dalam skema Cost Recovery.
Komaidi menjelaskan, dalam tataran fundamental, penyelesaian segera atas proses revisi Undang-Undang Migas yang ada menjadi kebutuhan mendesak. Dua prinsip utama yaitu assume and discharge dan lex specialis, perlu ditegaskan kembali sebagai landasan fiskal dalam pengusahaan PSC.
Prinsip assume and discharge (A/D) menetapkan bahwa kontraktor hanya menanggung pajak langsung, sementara pajak tidak langsung dibebaskan dan ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian, porsi bagi hasil antara negara dan kontraktor merupakan penerimaan bersih karena seluruh komponen pajak telah diperhitungkan melalui mekanisme ini. Sedangkan penerapan azas lex specialis diperlukan untuk menegaskan bahwa ketentuan perpajakan hulu migas mengikuti ketentuan UU Migas secara khusus.
Penerapan kedua asas ini di dalam sistem perpajakan hulu migas diharapkan memberikan kepastian hukum lebih baik di dalam aspek fiskal pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (PSC).
Komaidi mencontohkan, Brasil dan Malaysia merupakan negara yang berhasil melakukan reformasi fiskal untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan produksi migas, khususnya pada lapangan-lapangan yang telah memasuki fase mature.
