Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Ombudsman RI menyatakkan, kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras terbukti tidak efektif mengendalikan harga beras di pasar. Sebab, masalah utamanya ada dari sisi produksi alias supply.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, belum ada mekanisme pengawasan yang jelas dari lahirnya kebijakan tersebut. Sebab, ketika pasokan beras kurang di masyarakat, maka otomatis harga akan naik, meskipun pemerintah sudah menetapkan HET.
"Pola kebijakan HET tidak pas menstabilkan harga, beras ini pada intinya masalah supply demand, kalau supply banyak harga bisa turun, kalau beras sedikit harga naik. Ini masalah persoalan produksi, buat apa pakai HET," kata Yeka dalam konferensi pers virtual, Senin (18/9/2023).
Pada kesempatan tersebut, Yeka menjelaskan Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag Nomor 57/2017 tentang HET Beras Premium maksimal Rp12.800 sejak Januari 2022-Maret 2023. Namun, berdasarkan data Kemendag, sejak November 2022 lalu harga beras mulai di atas HET sebesar Rp12.814/kg.
