Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan kebijakan ini tidak mengganggu stabilitas fiskal. Pemilihan hari Jumat sebagai hari WFH pun dilakukan secara strategis guna meminimalisir risiko penurunan produktivitas nasional.
"Kalau diliburkan kan dipilih yang dampaknya paling kecil ke produktivitas. Jumat kan paling pendek jam kerjanya, jadi loss-nya paling kecil," ujarnya.
Terkait teknis pelaksanaan, Purbaya memastikan WFH bersifat wajib bagi instansi pemerintah. Namun, untuk sektor swasta, statusnya kemungkinan besar hanya berupa imbauan dan tidak berlaku bagi sektor manufaktur atau pabrik.
"Saya enggak tahu, yang jelas pabrik-pabrik yang itu enggak ikut. Swasta wajib enggak ya? Mungkin imbauan. Saya enggak tahu. Pemerintahan wajib," kata dia.
(NIA DEVIYANA)