"Kakau melihat income per kapita, Singapore sudah di atas 10 kali kipat dibandingkan dengan kita. Jadi perbandingannya tidak apple to apple. Tidak tepat membandingkan harga BBM, tetapi tidak melihat kemampuan daya beki masyarakat," jelasnya.
"Partai Buruh mendesak pemerintah untuk memastikan tidak ada kenaikan harga BBM," ucap Iqbal menambahkan.
Persoalan lain, Said Iqbal juga menegaskan menolak rencana pembahasan omnibus law yang jelas-jelas dikatakan inkonstitusional bersayarat dan cacat formil. Sekarang, dengan adanya revisi UU PPP, coba dilakukan akal-akalan hukum, bukan kebutuhan hukum.
"Omnibus law yang akan dibahas memperburuk keadaan. Bilamana BBM dipaksakan naik juga, maka Partai Buruh bersama serikat petani, nelayan, ojek online, pekerja rumah tangga, dan miskin kota; akan melakukan pemogokan besar-besaran yang diawali dengan demonstrasi yang melibatkan puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia pada awal September," tegasnya.
“Aksi ini, secara serentak akan digelar di 34 provinsi, dengan mengusung isu tolak kenaikan BBM dan tolak omnibus law UU Cipta Kerja,” lanjutnya.