Kejar Target Akhir Tahun, Mensos Risma Kebut Penyaluran Bansos

IDXChannel - Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini meminta para pendamping bantuan sosial (bansos) untuk menyisir agar keluarga penerima manfaat (KPM) dapat menerima bansos sebelum 31 Desember. Hal itu berlaku baik untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako. 

Hal itu disampaikan Mensos Risma saat kunjungan kerjanya di Kabupaten Trenggalek (25/12/2021), Mensos menekankan agar jajaran pemerintah daerah (Pemda) dan juga bank-bank milik negara (Himbara) memastikan pencairan bansos, mengingatkan sudah memasuki akhir tahun. 

Baca Juga:

Satgas Evakuasi TNI AU Sisir Sejumlah Kampung dan Salurkan Bansos ke Pengungsi Erupsi Semeru

"Saya minta pencarian dipercepat, ini sudah akhir tahun. Senin besok saya minta semuanya tuntas, tidak ada penerima manfaat yang belum mencairkan bantuannya,"ucap Mensos demikian dikutip pada rilis resmi Kemensos, Selasa,(28/12/2021).

Pada kesempatan itu, Mensos bergerak menyusuri jalanan desa dan mencari rumah KPM yang diketahui belum cair bansosnya. Hingga Mensos tiba di Desa Melis, Kecamatan Gandusari, Trenggalek, berhenti di jalan desa.

Baca Juga:

Realisasi Pencairan Bansos Capai Rp370,5 Triliun hingga November 2021

Mantan Walikota Surabaya ini kemudian meminta petugas bank mencairkan bansos milik warga di tempat tersebut. "Ini yang lansia dikasih kesempatan dulu. Penjenengan gadah KTP ne Bu? Dipun beto KTP nipun? Dipendet sodoyo nggih (Kamu ada KTP kan Bu? Dibawa KTP nya? Dicairkan semua saja ya bantuannya),"ujar dia.

Pencarian bansos di Desa Melis secara umum merupakan KPM BPNT. Hari itu sekitar 5 orang KPM dari desa tersebut mencairkan bantuan. "Njih remen. Matur nuwun Bu Risma (Ya senang (dengan telah cairnya bantuan-edt. Terima kasih Bu Risma),"tutur nenek Sainem (82).

Baca Juga:

78 PNS Majalengka Terima Bansos, Kadinsos: Akan Diklarifikasi ke Pimpinannya 

Selain itu, politisi PDI-Perjuangan ini juga berpesan, agar bantuan yang telah diterima digunakan sesuai keperluan dan ketentuan. Tidak boleh untuk membeli rokok atau keperluan yang tidak sesuai. 

Lalu terkait masih adanya KPM yang belum menerima bansos, disinyalir mereka berasal dari perluasan program PKH atau BPNT/Program Sembako yang kurang mendapat informasi secara utuh.

Seperti diketahui, Kemensos melalui Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan  Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percepatan Penyaluran KKS Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT/Program Sembako agar penyalurannya tak melewati 31 Desember

Penyaluran bansos Kemensos diawasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia melibatkan Kejaksaan Agung RI dan Bareskrim Mabes Polri untuk memastikan bisa tepat waktu, tepat jumlah serta tepat sasaran. (TIA)